JAKARTA – Massa aksi 411 menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menilai tuntutan itu sangat absurd.
“Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Juri dalam keterangan tertulis dari KSP, Jumat (4/11/2022).
Juri lantas menjelaskan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Pada saat yang sama, kata Juri, pemerintah juga terus melanjutkan program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia.
“Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” ujar Juri.
Ketua KPU RI 2016-2017 ini menilai aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut merupakan sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi. Dia menilai aksi tersebut sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.
“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat,” imbuh Juri.
Sebelumnya, menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Abdurrahman Al-Attas, memimpin massa aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, Hanif menyampaikan tiga tuntutan aksi demo tersebut.
Tuntutan itu adalah meminta pemerintah menurunkan harga BBM, meminta supaya harga-harga kebutuhan diturunkan, dan meminta hukum agar ditegakkan dengan adil. Hanif mengaku tiga tuntutan itu merupakan permintaan rakyat.
“Tuntutan ini bukan kepentingan kiai atau tokoh-tokoh di sini, tapi kepentingan rakyat,” kata Hanif di depan massa aksi 411.
Hanif menyebut aksi kali ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR). Dia mengaku hadir dalam aksi tersebut sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika.
“Kumpulnya kita pada siang hari ini adalah menjawab Bhinneka Tunggal Ika. Kalau rakyat susah, agama apa pun akan susah,” ucapnya.
Dia mengatakan kedatangannya dalam aksi 411 tersebut bukan untuk makar dan berontak. Menurutnya, massa aksi hanya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.
“Maka dengan hormat, sebagaimana Tap MPR, supaya Presiden mengundurkan diri. Kami tidak akan diam kalau negeri ini diacak-acak,” ujarnya. (Dtc/Van)
Sumber: Detik.com
